Elitisasi Ekonomi Syariah

Gerakan ekonomi syariah selama dua dasawarsa terakhir selalu tampil impresif, terutama gerakan industri keuangan syariah yang tumbuh 34 persen (2012). Jika pada 2007, total aset lembaga keuangan syariah mencapai Rp 38 triliun, maka pada 2012 total aset mencapai Rp 247 triliun (Djaelani, 2013). Telah menyeruak pula pelbagai jenis industri berbasis syariah di luar perbankan, misalanya, asuransi syariah, perusahaan pembiayaan, lembaga penjaminan syariah, pegadaian, dan perusahaan modal ventura syariah.

Sayang, pergerakan ini lebih condong berorientasi industri elitis, dibanding gerakan pemberdayaan rakyat. Bahkan, untuk perbankan syariah, 70 persen akadnya berorientasi murabahah, yang tentu lebih melayani keinginan (want) konsumsi dan perdagangan dengan sistem mark-up. Sementara untuk produk-produk lain, terutama qard al hasan untuk kepentingan pemberdayaan orang miskin dan pengusaha pemula, ternyata sangat limitatif (Rahardjo, 2014).

Lantas, mengapa gerakan ekonomi syariah di Tanah Air saat ini dominan berkubang dalam industri keuangan, terutama industri perbankan syariah?  Ihwal ini setidaknya dilatari, pertama, terkait dinamika ekonomi dunia yang dominan dihela oleh sektor lalu-lintas keuangan. Kemajuan ekonomi suatu negara, indikatornya, kemajuan dunia keuangannya. Karena industri keuangan tampil sexy, penggiat ekonomi syariah pun ikut berjibaku di dalam dunia itu. Harap dicatat, jasa keuangan adalah industri dengan pendapatan terbesat di dunia, yang pada tahun 2010  misalnya, industri ini mewakili 30 persen kapitalisasi pasar dari S&P 500.

Kedua, jalur keuangan dengan pelbagai derivasinya, adalah jalur pragmatis dan menjadi mesin akseleratif pertumbuhan ekonomi yang lebih soft dan efisien (Levine, 1997; Fritzer, 2004 dan Kularatne 2002), dibanding jalur advokasi dan pemberdayaan ekonomi yang lebih complicated. Oleh karena para penggiat ekonomi syariah jamak berlatar dari kalangan industri keuangan, tidak mengherankan mereka jauh lebih siap, karena dunia industri bersifat teknikal dan mudah direplikasi.

Jebakan Industri

Dengan latar belakang di atas, merupakan jebakan awal mendeterminasi ekonomi syariah ke dalam kubangan elitisme. Tatkala ekonomi syariah diseret ke dalam industri, konsekuensinya, ia akan cenderung pragmatis, eklektik, dan mulai teralienasi dengan basis ekonomi rakyat. Tidak heran, Rahardjo (2014) pun bertanya, bank syariah sebagai derivasi dari industri keuangan, secara esensial tidak berbeda dengan bank konvensional yang bertujuan maksimalisasi keuntungan dengan uang sebagai komoditas utamanya, bank syariah ternyata telah terjebak dalam “peternakan uang”!

Dalam dunia industri, nilai tambah dari proses itu menjadi penting. Industri keuangan, termasuk berlabel syariah sekalipun (pada level mikro), jelas ingin memperoleh keuntungan maksimal atau nilai tambah dari nasabah. Sehingga rasio keuangan konvesional kerap dijadikan standar indikator baku. Sementara pada level makro, dibangun asumsi, perkembangan dalam rasio aset keuangan terhadap PDB menunjukkan pendalaman keuangan (financial deepening) (Fry, 1995:20).

Maka, perkembangan yang semakin kecil dalam rasio menunjukkan kian dangkal sektor keuangan suatu negara. Justru, semakin besar dalam rasio tersebut mengindikasikan kian dalam sektor keuangan suatu negara. Tentu, dalam hal ini, kian besar rasio jumlah uang beredar terhadap PDB menunjukkan kian efisien sistem keuangan dalam memobilisasi dana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kian tinggi pendalaman keuangan kian besar penggunaan uang dalam perekonomian (Okuda, 1990:270).

Dengan berhimpitnya bangunan persepsi pada level mikro (industri keuangan) dan makro (pemerintah) itu, tidak mengherankan jika pemerintah makin men-support maraknya industri keuangan syariah. Hanya persoalannya, tatkala bangunan kesamaan persepsi itu berlanjut, kerapkali industri keuangan syariah terseret dari misi utamanya, advokasi dan pemberdayaan keuangan rakyat. Dan, pada gilirannya penggiat ekonomi syariah pun tersubordinasi dalam kapitalisasi pasar yang cenderung elitis dan burjois.

Pemberdayaan Ekonomi

Banyak persoalan ekonomi di tingkat grass-root luput dari pengamatan dan aksi afirmatif dari penggiat ekonomi syariah. Persoalan advokasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat vulnerable misalnya, tampak minimalis. Kendati ada gerakan pemberdayaan, terlihat lebih banyak dari kelompok keswadayaan yang berlabel lembaga Zakat, Infaq dan Sadoqah (ZIS). Tapi, itupun belum masif dibanding gerakan industri keuangan syariah yang lebih begerak elitis dan “beternak uang”. Bahkan, dibanding kelompok-kelompok keswadayaan yang berlabel nasional, kelompok keswadayaan yang berlabel ZIS pun masih tertinggal jauh.

Demikian juga di tingkat discourse kebijakan ekonomi. Tatkala hangat perdebatan tentang pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kedaulatan pangan, kedaulatan energi, eksplotasi sumberdaya alam yang berlebih, rekolonialisasi ekonomi, kesenjangan ekonomi yang makin menganga, desentralisasi fiskal, dan lainnya, tampaknya kelompok penggiat ekonomi syariah kerap kurang populer memperlihatkan coraknya. Kalaupun terlibat, lebih banyak berada pada tataran wacana dan ideologi eksklusif-ekstrem yang rapuh kerangka filosofisnya.

Tidak mengherankan, nilai-nilai universalitas Islam (syariah) dalam konteks ekonomi pada level kehidupan riil rakyat belum banyak berbicara. Maka, dalam kerangka mengeluarkan ekonomi syariah dalam jebakan elitisme (elitism trap), para penggiat ekonomi syariah, setidaknya melakukan: Pertama, seyogianya ekonomi syariah kerap masuk dalam perdebatan ideologis dan filosofis dari setiap persoalan current issue ekonomi yang strategis di tingkat makro dengan wajah inklusif.

Kedua, selalu menunjukkan aksi-aksi advokasi dan pemberdayaan ekonomi yang lebih bersifat universal, riil dan strategis. Seyogianya penggiat ekonomi syariah harus pandai bergumul di level mikro pada persoalan-persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan riil ekonomi rakyat. Jika ekonomi rakyat kokoh di level “akar rumput” akan menjadi kekuatan dahsyat dalam membangun kualitas ekonomi bangsa. Yang pasti, kata Chapra (2008), bagaimana pun ekonomi syariah harus mampu merealisasikan kebahagiaan manusia (rakyat) melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, yang jauh dari maksimalisasi keserakahan.

Penulis: Mukhaer Pakkanna (Rektor STIE Ahmad Dahlan Jakarta)