Rancang Ulang Kawasan Perumahan

Ada gejala konflik yang berpotensi destruktif terdeteksi di Tangsel. Kesimpulan itu muncul dari penelitian yang dilakukan oleh PSDOD sepanjang 2013 lalu. Tahun ini, penelitian  akan berjalan di tahun kedua.

Dan artikel yang ada di tangan pembaca ini adalah hasil penelitian tahun pertama. Insya Allah, jika tidak ada aral melintang, di tahun kedua saya akan lakukan studi banding ke Thailand. Hasil dari Thailand itu kemudian akan dibawa pulang kembali ke Indonesia, terutama Tangsel.

Lalu pertanyaannya, apa yang diteliti? Satu dari tiga aspek yang diteliti adalah menguji potensi konflik yang muncul dari interaksi antara kawasan perumahan modern dengan kawasan permukiman tradisional.

Aspek penelitian itu dibungkus oleh tema besar: “Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perumahan di Kawasan Suburban di Indonesia dengan Studi Kasus di Tangsel”. Mengapa kasusnya mengambil tempat di Tangsel?

Jawabannya pertama, tentu karena Tangsel adalah kawasan suburban. Kawasan suburban adalah  kawasan pinggir kota yang diisi oleh permukiman, tempat di mana para pekerja di pusat kota menetap.

Kedua, karena persoalan ledakan jumlah penduduk, yakni 1,2 juta jiwa (2010), 1,3 juta jiwa (2011), dan 1,4 juta jiwa (2012) (BPS Tangsel, 2013). Ledakan jumlah penduduk berarti akan meningkatkan permintaan (demand) terhadap perumahan.

Di saat itu lah kemudian pengembang (developers) membangun kawasan perumahan. Masalahnya, seringkali pembangunan kawasan perumahan mengabaikan dimensi sosial.

Tidak jarang, pembangunannya dilakukan di tengah-tengah lingkungan penduduk setempat. Sehingga, klaster-klaster eksklusif yang modern itu menjadi semacam perumahan mewah di lingkungan tradisional.

Akibatnya, muncul kesenjangan. Perhitungan PSDOD (2013) dengan menggunakan Indeks Entropy Theil, kesenjangan pendapatan antara warga di dalam dengan di luar kawasan perumahan modern begitu lebar.

Yakni 0,34 di perumahan modern dan 0,15 di permukiman tradisional. Sehingga total ketimpangan pendapatan di Tangsel adalah 0,49.

 

Potensi Konflik

Satu dari banyak penyebab konflik adalah ketidakseimbangan kesenjangan pendapatan (Hendrajaya et al, 2010). Dampaknya adalah kecemburuan sosial. Dan hal ini lah yang memunculkan konflik di antara masyarakat.

Saya menduga, warga di kedua kawasan tidak kohesif. Dalam bahasa sederhananya mereka “tidak menyatu” secara sosial.  Atas dasar dugaan itu, lalu saya lakukan uji statistik.

Hasilnya, warga di kedua kawasan memang tidak kohesif dan tidak menyatu secara sosial. Dan ketidakkohesifan ini adalah potensi konflik yang bakal meletup setiap waktu.

Saya berkesimpulan, setidaknya ada tiga penyebab mengapa warga di kedua kawasan tidak kohesif dan tidak menyatu secara sosial.

Pertama, secara sosial, ada perbedaan yang mencolok di antara warga di kedua kawasan. Warga di perumahan tradisional merasa tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan warga di perumahan modern.

Hasil jajak pendapat terhadap 157 responden di Kec. Setu, Pamulang, Ciputat dan Ciputat Timur menunjukkan, perbedaan status sosial (22%), pendidikan (17%), warga lama-baru (17%) dan perbedaan kepemilikan lahan (11%) adalah faktor yang dominan penyebab rendahnya interaksi di antara mereka.

Kedua, tidak ada instrumen sosial yang dapat membentuk kohesifitas di antara warga di kedua kawasan. Kalaupun ada, sifatnya lebih musiman dan aksidental.

Misalnya membagi-bagi kupon pengambilan hewan Qurban pada saat Hari Raya Idul Adha. Padahal, yang mendasar adalah bagaimana interaksi itu bisa dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi penting. Sebab dengan cara itu lah harmonisasi sosial dapat terbentuk.

Ketiga, secara spasial. Pola pembangunan kawasan perumahan dibangun terpisah dari kawasan permukiman tradisional.

Padahal Rukun Tetangga (RT) semestinya dapat dijadikan instrumen integrasi warga. Namun, banyak kawasan perumahan justru dibangun berdasarkan blok-blok yang terdapat di dalam kawasan perumahan modern dan dipisahkan dari RT di kawasan permukiman tradisional.

Mulai Dari Perda

Untuk itu menurut saya, kita perlu mengubah kebijakan. Hal itu dapat dimulai dari rancang ulang Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebab pada faktanya, Perda itu belum mampu menjawab persoalan yang dihadapi. Hal tersebut karena Perda hanya melihat kawasan perumahan sebagai entitas spasial (keruangan).

Sudut pandang itu terlihat dari istilah-istilah yang digunakan. Misalnya “kawasan perumahan tertata” dan “tidak tertata”. Padahal sesungguhnya kawasan perumahan bukan hanya berdimensi spasial, tetapi juga sosial dan bahkan budaya.

Akhir kata, sebelum potensi konflik meletup, sudah seyogyanya para pengambil kebijakan segera mengambil tindakan. Tentu bukan tindakan “asal jadi”, “asal rumus”, “asal caplok (copy paste) dan “yang penting selesai”. Karena yang kita perlukan saat ini adalah kebijakan yang berbasis karakter Tangsel sebagai kawasab suburban.

Penulis: Pitri Yandri, SE, M.Si (Kepala LP3M STIE Ahmad Dahlan)

Foto: http://www.medanbisnisdaily.com