Pengelolaan Situ Partisipatif?

Desember 2012 lalu, PSDOD diundang oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel). Saya hadir sebagai salah satu peserta yang mewakili STIE Ahmad Dahlan dari tiga perguruan tinggi di Tangsel yang hadir.

Acara workshop itu bertopik “Pelestarian dan Perlindungan Situ Terpadu Kota Tangsel”. Acara itu tentu digelar karena wilayah Tangsel dikenal sebagai kota situ. Hamparan situ bertebar di hampir seluruh kecamatan.

Situ-situ itu antara lain: Situ Pondok Jagung/Rawa Kutup, Situ Parigi, Situ Bungur, Situ Antak, Situ Rompang, Situ Gintung, Situ Legoso, Situ Pamulang, dan Situ Kedaung. Namun demikian, situ-situ tersebut belum ditempatkan sesuai fungsinya.

Padahal jika kita semua sadar, situ berpotensi: pertama, sebagai tempat parkir air saat musim hujan sekaligus resapan air. Inilah fungsi utama situ sebenarnya.

Kedua, tempat berkembangnya keanekaragaman hayati. Hal itu terlihat dari sejumlah flora dan fauna yang menempati kawasan situ, baik di darat maupun di dalam situ sendiri.

Ketiga, sumber air baku untuk irigasi dan kebutuhan domestik. Keempat, pengendali banjir. Kelima, pengembangan usaha perikanan skala kecil. Justru usaha-usaha seperti ini bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.

Keenam, tempat wisata/rekreasi. Di beberapa tempat seperti di Kota Tangerang dan Bekasi, situ telah dikembangkan menjadi kawasan wisata yang menghasilkan pendapatan bagi daerah (PAD).

Masalah Situ

Namun demikian, hampir seluruh situ itu kini turun kualitasnya. Sejumlah studi menyebutkan, penyebabnya macam-macam.

Pertama, tekanan lingkungan. Hal itu terlihat dari berkembangnya permukiman di sekitar kawasan situ. Tragisnya, tidak jarang tanah kawasan situ diberi hak pada sejumlah warga.

Selain itu, kurangnya pengawasan pemerintah mengakibatkan warga kadang menyerobot atau memanfaatkan secara illegal kawasan situ. Dampaknya jelas. Kawasan di sekeliling situ berubah fungsinya.

Kedua, pencemaran limbah. Hal ini akibat dari berubahnya tata guna lahan (land use) di sekitar situ. Kawasan permukiman atau warga yang tidak memiliki sarana pembuangan sampah kemudian membuang sampahnya ke situ.

Ketiga, masalah struktural. Situ-situ di Tangsel ternyata masih berada dalam wewenang pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan Keppres No. 12/2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Bertolak dari sejumlah masalah itu, kemudian dirumuskan sejumlah pola penanganan situ di Tangsel. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkot Tangsel telah merumuskan tiga pola.

Pertama, penanganan jangka pendek. Pola ini ditempuh dengan: (1) pembuatan dan pemantapan batas situ dan pembuatan jogging track; (2) mencegah timbulnya bangunan dan huniar liar; (3) pengerukan daerah pendangkalan pada situ; dan (4) tidak menerbitkan sertifikat yang masuk dalam kategori kawasan situ.

Kedua, penanganan jangka menengah. Tiga pola ditempuh, antara lain: (1) penetapan kawasan situ yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW); (2) pembebasan lahan/bangunan yang terdapat di kawasan situ; dan (3) penghijauan kembali kawasan situ.

Ketiga, penanganan jangka panjang. Pola ini di ditempuh dengan mengaitkan upaya pengelolaan kawasan situ sebagai kawasan lindung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam forum workshop yang terhormat itu lah masing-masing pola itu dibahas. Sejumlah masukan dilontarkan. Sejumlah saran diberikan. Semua masukan dan saran kemudian dicatat sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Sinyal positif membuncah. Para birokrat yang mengisi hampir 90 persen peserta workshop menyatakan pentingnya keterlibatan masyarakat warga dalam pengelolaan situ.

Namun sungguh sayang. Pola dan mekanisme apa dan bagaimana agar masyarakat bisa terlibat tidak disinggung lebih dalam.

Forum terlihat buru-buru. Padahal pola dan mekanisme partisipasi masyarakat warga inilah yang menjadi titik penting dalam pengelolaan situ terpadu.

Nirpartisipasi

Apalagi dalam pola penanganan situ yang telah dirumuskan tadi, tidak satu pun kalimat eksplisit bagaimana Pemkot Tangsel melibatkan partisipasi warga. Bahkan pola penanganannya masih bersifat parsial dan musiman.

Padahal dalam prinsip pengelolaan situ dalam sudut pandang pembangunan berkelanjutan harus: pertama, terintegrasi. Hal ini bermakna bahwa pengelolaan situ bukan hanya melibatkan dinas terkait, tetapi juga asosiasi, masyarakat, swasta dan perguruan tinggi.

Kedua, harus berbasis komunitas. Dengan kata lain, pengelolaan dan pengawasan situ harus dilimpahkan pada masyarakat. Formatnya bisa kelompok kerja (pokja) yang dibentuk dari dan oleh masyarakat.

Prinsip inilah yang menjastifikasi perlunya partisipasi warga. Sebab kata Elinor Ostrom, peraih Nobel Ekonomi 2009, birokrat sering tidak memiliki informasi yang tepat sementara warga dan pengguna sumber daya alam tahu semuanya.

Justru di saat era otonomi inilah seyogyanya masyarakat ditempatkan sebagai obyek pembangunan. Bukan sekedar subyek pembangunan. Apalagi partisipasi ini telah dijamin oleh banyak sekali regulasi.

Mengikuti pemikiran Ostrom, sumber daya umum (public property) ternyata tidak selalu harus diprivatisasi ataupun diserahkan kepada pemerintah. Kebaikan umum bagi masyarakat (a common good) umumnya bersifat kompetisi namun pada saat yang sama ia juga harus dibagi (shared but at the same time rivalrous).

Ketiga, mengedepankan aspek konservasi. Keempat, ekowisata. Hal ini dilakukan jika situ-situ yang ada akan difungsikan sebagai arena pariwisata.

Kelima, tata kelola. Hal ini penting mengingat sering dinas terkait miskoordinasi dalam merespons persoalan situ.

Keenam, pengembangan kelembagaan. Peran kelembagaan ini meliputi peran pemerintah pusat dan daerah. Prinsip ini terkait dengan upaya pembinaan dan pengembangan kapasitas lembaga yang menangani situ.

Terkait dengan prinsip kelima dan keenam tadi, maka tidak ada cara lain bagi Pemkot untuk membenahi tata kelola kepemerintahan yang baik.

Akhirnya, rumusan kebijakan pengelolaan situ di Tangsel patut diapresiasi. Tetapi kita perlu kebijakan yang mendasar dan ilmiah. Bukan asal rumus. Wallahu’alam.

Penulis: Pitri Yandri, SE, M.Si (Kepala LP3M STIE Ahmad Dahlan)