‘Komunitas Berpagar’ di Tangsel

Tak bisa dipungkiri, pemekaran memberi dampak yang luar biasa bagi kemajuan perekonomian Tangsel. Dengan mata telanjang kita bisa saksikan bagaimana geliat ekonomi itu bergerak.

Data mengonfirmasi, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Tangsel tertinggi di Banten, bahkan lebih tinggi dari LPE nasional. Pada 2012, LPE itu tembus ke angka 8,24%.

Melihat angka itu, Tangsel dinilai sebagai daerah “the new rising region in Banten”.  Makanya jangan heran kalau kemudian orang berduyun-duyun datang dan tinggal di Tangsel. Baik karena proses migrasi (dari desa ke kota) maupun suburbanisasi (dari pusat kota ke pinggiran kota).

Hal itu diindikasi dari jumlah penduduk yang bertambah kurang lebih seratus ribu orang setiap tahun. Masing-masing 1,2 juta jiwa (2010), 1,3 juta jiwa (2011), dan 1,4 juta jiwa (2012).

 Saya memperkirakan, tahun ini jumlah penduduk di Tangsel membludak menjadi 1,6 juta jiwa dengan tingkat kepadatan per kilometer persegi mencapai 10.870 jiwa. Bisa dibayangkan betapa sesaknya Tangsel saat ini.

Memang peningkatan jumlah penduduk merupakan potensi ekonomi. Mengapa? Karena jumlah penduduk yang berlimpah akan memunculkan potensi permintaan (potential demand) bagi barang-barang konsumsi dan investasi, terutama perumahan.

Perumahan Klaster

Indikasinya, jumlah pengembang (developer) kawasan perumahan meningkat dari 176 pada 2008 menjadi 200-an pengembang pada 2010. Jangan heran jika kemudian berdiri kawasan perumahan klaster yang luas lahannya tidak sampai 2 hektar.

Isi bagunan rumah di dalamnya hanya terdiri dari 10-20 rumah. Tragisnya, klaster-klaster eksklusif yang modern itu menjadi semacam perumahan mewah di lingkungan tradisional.

Fenomena inilah yang disebut Herald Leisch (2002) sebagai komunitas berpagar. Ciri-cirinya adalah adanya pengamanan lingkungan dalam bentuk fisik, seperti penggunaan portal, pagar keliling, satpam, dan kamera CCTV.

Akibatnya, muncul kesan eksklusif atau tertutup yang menempel pada penghuni komunitas berpagar. Kesan tertutup tersebut bukan tanpa sebab. Masyarakat penghuni seringkali merasa tidak perlu berinteraksi karena mereka sudah terpenuhi kebutuhannya.

 Kesenjangan Ekonomi

Hal inilah yang menjadi penyebab utama ketimpangan pendapatan di antara masyarakat. Perhitungan Indeks Theil yang dilakukan PSDOD (2013) menunjukkan, ketimpangan pendapatan justru bersumber dari  kawasan perumahan modern, bukan dari permukiman tradisional.

Nilai ketimpangan pendapatan di perumahan modern mencapai 0,34 dan ketimpangan pendapatan di permukiman tradisional hanya 0,15. Sehingga nilai total ketimpangan pendapatan di antara masyarakat adalah 0,49.

Nilai itu bermakna bahwa semakin besar nilai indeksnya, semakin lebar pula ketimpangannya. Saya menduga, nilai indeks ketimpangan yang digunakan oleh BPS Tangsel masih bertengger di 0,70.

Artinya, angka itu tidak berubah signifikan sejak 2008 dan 2009 ketika Indeks Williamson Tangsel pertama kali dipublikasikan. Yakni 0,79 (2008) dan 0,71 (2009).

Pantas saja kini BPS Tangsel tidak mempublikasikan indeks ketimpangan dalam website resminya. Sebab data ini tentu bisa ‘menampar muka’ para pengambil kebijakan di Tangsel.

Betapa tidak. Karena di balik indikator-indikator perekonomian yang aduhai itu tersimpan sebuah fakta kinerja pembangunan yang buruk. Mengapa buruk?

Sebab tidak ada upaya sistematis dan terencana untuk memperbaiki keadaan itu menjadi lebih baik. Malah dalam banyak kasus, pengambil kebijakan sibuk membentang ‘karpet merah’ bagi para pengembang.

Dengan alasan peningkatan pendapatan asli daerah, lahan-lahan di Tangsel ditelanjangi kemudian dibangun tembok-tembok perumahan. Makanya jangan heran jika ada ungkapan bahwa kerusakan lahan adalah akibat dari tabiat birokrasi yang buruk dan korup.

 Reformulasi Perda

Untuk itu, Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tahun lalu disahkan harus diformulasi kembali. Karena pada faktanya regulasi itu tidak menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Tangsel secara riil.

Perda itu juga sangat sempit paradigmanya. Perumahan dan kawasan permukiman hanya dipandang sebagai entitas spasial (ruang). Padahal perumahan dan kawasan permukiman memiliki dimensi sosial di dalamnya.

Hal itu terlihat dari adanya interaksi sosial di antara kawasan. Kasus nyata baru-baru ini misalnya. Warga di perumahan Villa Dago Pamulang bertengkar dengan warga di permukiman tradisional karena persoalan aksesibilitas.

Secara spesifik, terdapat banyak pasal dalam regulasi itu yang kontradiktif dengan dirinya sendiri dan dengan kondisi nyata di lapangan. Contoh kasus, silakan para pengambil kebijakan lakukan cek pada Pasal 5 Butir 3.

Akhir kata, para pengambil kebijakan tak perlu membanggakan Tangsel sebagai daerah baru yang maju pesat jika masalah ini belum teratasi secara memuaskan. Yang kita perlukan, sebagai kawasan suburban, adalah pembangunan kawasan perumahan yang berimbang. Berimbang antara kawasan perumahan modern dengan kawasan permukiman tradisional.

Penulis: Pitri Yandri, SE, M.Si (Kepala LP3M STIE Ahmad Dahlan)